TOKOH KEPEMIMPINAN B.J HABIBIE
Presiden ketiga Republik Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada 25 Juni 1936. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali, peraih penghargaan bergengsi Theodore van Karman Award, itu kembali dari “habitat”-nya Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat Summa Cum laude.
Habibie dan Demokrasi Indonesia
Ketika mendapat amanah menjadi Presiden RI ke-3, kondisi ekonomi, sosial, stabilitas politik, keamanan di Indonesia berada di ujung tanduk “revolusi”. Dengan mengambilkebijakan yang salah serta pengelolaan ekonomi yang tidak tepat, maka Indonesia 1998 berpotensi masuk dalam era “chaos” ataupun revolusi berdarah. (catatan : perlu diingat bahwa reformasi 1998 menelan ratusan bahkan ribuan korban pembunuhan dan pemerkosaan serta serangkaian kerusuhan, penjarahan, pembakaran, yang terutamaditujukan pada etnis Tionghoa). Untungnya di tahun 1998, Indonesia tidak masuk dalamera revolusi jilid-2 namun hanya masuk dalam era reformasi.Belajar dari kesalahan presiden pendahulunya, Jenderal Soeharto, Presiden Habibiememimpin Indonesia dengan cermat, cepat, telaten, rasional dan reformis. Habibiemenunjukkan perhatiannya terhadap keinginan bangsa untuk lebih mengerti danmenerapkan prinsip umum demokrasi. Perhatiannya didasarkan pada pengamatanHabibie pada pemerintahan Orde Lama dan sebagai pejabat pada masa Orde Baru,dimana telah mengarahkan beliau untuk mempelajari situasi yang ada. Melalui prosesyang sistematik, menyeluruh, dan menyatu, Habibie mengembangkan sebuah konsepyang lebih jelas, sebuah pengejewantahan dari proaktif dan prediksi preventive atasinterpretasi dari demokrasi sebagai sebuah mesin politik. Konsep ini kemudiandiimplementasikan dalam berbagai agenda politik, ekonomi, hukum dan keamananseperti:Kebebasan multi partai dalam pemilu (UU 2 tahun 1999)Undang Undang anti monopoli (UU 5 tahun 1999)Kebijakan Independensi BI agar bebas dari pengaruh Presiden (UU 23 tahun 1999)Kebebasan berkumpul dan berbicara, (selanjutnya masyarakat lebih mengenal istilahdemonstrasi)Pengakuan Hak Asasi Manusia (UU 39 tahun 1999)Kebebasan pers dan media,Usaha usaha menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien yang bebas dari korupsi,kolusi, dan nepotisme atau dengan kata lain adalah pemerintahan yang baik dan bersih.(Membuat UU Pemberantasan Tindak Korupsi pada tahun 1999)Penghormatan terhadap badan badan hukum dan berbagai institusi lainnya yang dibentuk atas prinsip demokrasi;Pembebasan tahanan-tahanan politik tanpa syarat, (eg. Sri Bintang Pamungkas danMuktar Pakpahan)Pemisahan Kesatuan Polisi dari Angkatan Bersenjata.Dalam waktu yang relatif singkat sebagai Presiden RI, Habibie telah memelihara pandangan modern beliau dalam demokrasi dan mengimplementasikannya dalam setiap proses pembuatan keputusan.Peran penting Habibie dalam percepatan proses demokrasi di Indonesia dikenal baik olehmasyarakat nasional ataupun internasional sehingga beliau dianggap sebagai “Bapak Demokrasi“. Komitmen beliau terhadap demokrasi adalah nyata. Ketika MPR, institusitertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memilih Presiden dan WakilPresiden, menolak pidato pertanggung-jawaban Habibie ( masalah referendum Timor-Timur ), Habibie secara berani mengundurkan diri dari pemilihan Presiden yang baru padatahun 1999. Beliau melakukan ini, selain penolakan MPR atas pidatonya tidak mengekang beliau untuk terus ikut serta dalam pemilihan, dan keyakinan dari pendukung beliau bahwa beliau akan tetap bisa unggul dari kandidat Presiden lainnya, karena yakin bahwa sekali pidatonya ditolak oleh MPR akan menjadi tidak etis baginya untuk terus ikut dalam pemilihan. Keputusan ini juga dimaksudkan sebagai pendidikan politik dari arti sebuah demokrasi
Referensi :
Dari Buku Pragmatisme Pendidikan Indonesia
Beberapa Tantangan Menuju Masyarakat InformasiOleh : Rum RosyidDosen FKIP Universitas TanjungpuraDirektur Global Equivalency for Education
Tidak ada komentar:
Posting Komentar